Oleh: Edi Sriyanto.
Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada peradaban yang runtuh hanya karena gagal membangun jalan, pelabuhan, atau kawasan industri. Sebaliknya, banyak peradaban melemah ketika gagal menjaga daya dukung alam yang menopang kehidupannya. Karena itu, ancaman terbesar terhadap Indonesia hari ini bukan sekadar berkurangnya luas hutan, melainkan lahirnya paradigma pembangunan yang menganggap keberhasilan ekonomi dapat dipisahkan dari kesehatan ekologi. Anggapan itulah yang perlu dikoreksi pada setiap peringatan Hari Hutan Indonesia.
Selama puluhan tahun, keberhasilan pembangunan lebih sering diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, dan percepatan infrastruktur. Semua indikator tersebut memang penting. Namun, indikator itu menjadi kehilangan makna apabila pada saat yang sama daerah tangkapan air terus menyusut, kualitas sungai menurun, suhu permukaan meningkat, dan bencana hidrometeorologi semakin sering terjadi. Pertumbuhan yang dibayar dengan menurunnya daya dukung lingkungan bukanlah kemajuan, melainkan pemindahan beban kepada generasi yang belum memiliki kesempatan untuk menyatakan persetujuannya.
Di sinilah letak kekeliruan mendasar kita. Hutan masih diposisikan sebagai variabel dalam pembangunan, padahal sesungguhnya ia adalah prasyarat pembangunan itu sendiri. Jalan raya dapat dibangun dalam hitungan tahun. Bendungan dapat diselesaikan dalam satu masa pemerintahan.
Namun, tidak ada teknologi yang mampu menggantikan fungsi hutan dalam membentuk hujan, menjaga siklus air, menyerap karbon, melindungi tanah dari erosi, serta menopang keanekaragaman hayati. Negara mungkin mampu membangun infrastruktur ekonomi, tetapi hanya alam yang mampu membangun infrastruktur kehidupan.
Kesadaran inilah yang mulai tercermin dalam berbagai kebijakan kehutanan Indonesia. Penurunan laju deforestasi, rehabilitasi kawasan kritis, penguatan restorasi gambut dan mangrove, perluasan Perhutanan Sosial, hingga komitmen Indonesia's FOLU Net Sink 2030 menunjukkan bahwa perlindungan hutan semakin ditempatkan sebagai agenda strategis nasional.
Langkah tersebut layak diapresiasi karena memperlihatkan perubahan arah: hutan tidak lagi dipandang semata sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai penyangga keberlanjutan pembangunan.
Meski demikian, kebijakan tidak akan pernah cukup apabila budaya berpikir masyarakat masih menempatkan alam sebagai objek penaklukan. Krisis ekologis pada dasarnya bukan bermula dari rusaknya hutan, melainkan dari rusaknya cara manusia memahami hubungannya dengan hutan.
Ketika alam hanya diberi nilai berdasarkan manfaat ekonominya, maka segala sesuatu yang tidak dapat dihitung dengan neraca keuangan akan dianggap tidak bernilai. Padahal, udara bersih, air yang terus mengalir, kesuburan tanah, dan stabilitas iklim adalah kekayaan yang justru menentukan keberlangsungan seluruh aktivitas ekonomi.
Kearifan Nusantara sejak lama menawarkan cara pandang yang berbeda. Di banyak komunitas adat, hutan diperlakukan sebagai ruang hidup bersama, bukan sekadar ruang produksi. Cara pandang tersebut bukan romantisme masa lalu, melainkan pelajaran yang semakin relevan di tengah krisis iklim global. Semakin maju ilmu pengetahuan, semakin jelas pula terbukti bahwa keberlangsungan manusia bergantung pada keseimbangan ekosistem yang selama berabad-abad dijaga oleh nilai-nilai lokal.
Pandangan itu juga selaras dengan amanat konstitusi. Penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam bukanlah lisensi untuk menghabiskannya, melainkan mandat untuk mengelolanya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Kemakmuran yang dimaksud tidak mungkin hanya dimiliki generasi hari ini. Ia harus tetap dapat dirasakan oleh mereka yang akan hidup lima puluh atau seratus tahun mendatang. Di titik inilah, menjaga hutan bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan ukuran apakah sebuah bangsa sungguh-sungguh berpikir sebagai sebuah peradaban.
Karena itu, Hari Hutan Indonesia tidak semestinya diperingati dengan pertanyaan berapa banyak pohon yang berhasil ditanam. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah setiap keputusan pembangunan yang kita ambil telah memperhitungkan hak generasi yang belum lahir? Jika jawabannya belum, maka sesungguhnya kita belum sedang membangun masa depan; kita hanya sedang mempercepat habisnya warisan.
Bangsa yang besar bukan dikenang karena berhasil menguasai alamnya, melainkan karena mengetahui batas ketika harus berhenti mengeksploitasinya.
Sebab, kemajuan yang mengorbankan hutan mungkin akan memperkaya satu generasi, tetapi hanya peradaban yang menjaga hutannya yang akan tetap memberi kehidupan bagi generasi-generasi sesudahnya.
Tabik.
0 Komentar