"Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa berbuat baik kepada semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu."
— KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Tanggal 23 Juli 2001 mencatatkan salah satu titik krusial dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia modern. Pada hari itu, peta politik nasional berada di puncaknya: menjadi puncak tarik-menarik kekuasaan antara Istana Negara dan Senayan yang berujung pada pemberhentian KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden Republik Indonesia melalui Sidang Istimewa MPR.
Melihat kembali peristiwa tersebut baik dari kacamata dinamika politik kekuasaan maupun etika kepemimpinan bukan sekadar ajang romantisme sejarah, melainkan sarana mengambil i’tibar (pelajaran) tentang konsolidasi demokrasi dan etika berbangsa.
Dalam panggung politik formal dan hukum tata negara, krisis politik pertengahan tahun 2001 berpuncak pada Senin dini hari, 23 Juli 2001 pukul 01.10 WIB. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Maklumat Presiden yang dibacakan oleh Juru Bicara Presiden, KH Yahya Cholil Staquf.
Tiga poin utama dalam maklumat tersebut meliputi:
-Membekukan MPR dan DPR RI.
-Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk menyelenggarakan Pemilu dalam waktu satu tahun.
-Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar.
Namun, di tataran kelembagaan negara, maklumat tersebut ditolak oleh MPR serta tidak mendapat dukungan dari institusi TNI/Polri. Pada petang harinya, MPR menggelar Sidang Istimewa dan memutuskan memberhentikan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian melantik Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia.
Jika panggung politik formal riuh oleh kontestasi legitimasi, maka sudut pandang nilai dan etika justru menampilkan watak kepemimpinan sejati seorang ulama dan negarawan.
Ketika eskalasi politik memanas dan puluhan ribu pendukung bergelombang siap membela Gus Dur, beliau mengambil posisi moral yang tegas. Gus Dur memilih tidak mempertahankan kekuasaan melalui mobilisasi massa ataupun konfrontasi. Bagi beliau, keselamatan rakyat dan keutuhan bangsa jauh lebih penting daripada mempertahankan jabatan politik.
"Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan dengan pertumpahan darah."
Pesan moral yang selama ini dilekatkan pada sikap politik Gus Dur tersebut menjadi pengejawantahan nyata dari kaidah fiqih siyasah:
تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
Taṣarruful imāmi ‘alar-ra‘iyyati manūṭun bil-maṣlaḥah
(Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus senantiasa didasarkan pada kemaslahatan.)
Momen ketika Gus Dur melambaikan tangan kepada masyarakat dari teras Istana Negara dengan pakaian sederhana menjadi simbol kebudayaan yang kuat: bahwa kekuasaan politik bersifat sementara, sedangkan kesetiaan pada persatuan bangsa dan nilai-nilai kemanusiaan akan selalu dikenang sejarah.
Melihat peristiwa 23 Juli 2001 secara presisi menuntut pemahaman atas dua sudut pandang:
Sisi Kebijakan dan Kelembagaan: Terjadi kebuntuan komunikasi (deadlock) antara lembaga eksekutif dan legislatif yang mencerminkan tantangan transisi demokrasi pasca-Orde Baru.
Sisi Substantif-Hukum:
Berbagai tuduhan yang berkembang saat itu, termasuk Buloggate dan Bruneigate, pada akhirnya tidak berujung pada putusan pengadilan yang menyatakan Gus Dur bersalah melakukan tindak pidana.
Dua puluh lima tahun telah berlalu. Jabatan Presiden telah berganti beberapa kali, tetapi keteladanan Gus Dur tentang kemanusiaan, pluralisme, demokrasi, dan keberanian menjaga persatuan bangsa tetap hidup dalam ingatan publik. Sejarah boleh mencatat pergantian kekuasaan, tetapi hati rakyat akan selalu mengingat pemimpin yang rela kehilangan kekuasaan demi menghindarkan bangsanya dari pertumpahan darah.
Barangkali itulah warisan terbesar Gus Dur: menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya dikenang karena cara ia memperoleh kekuasaan, tetapi juga karena cara ia melepaskan kekuasaan demi menjaga kemanusiaan dan keutuhan bangsa.
Semoga Allah SWT merahmati KH. Abdurrahman Wahid, menerima seluruh amal baktinya, dan menjadikan keteladanan beliau sebagai inspirasi bagi setiap ikhtiar merawat demokrasi, kemanusiaan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah.
0 Komentar